Hari ini saya iseng-iseng membaca koran Media Indonesia tanggal 6 December 2008. Lalu saya menemukan artikel di Forum Media Indonesia yang berjudul Sudah Selayaknya Calon Presiden Sarjana. Di situ Mba Rosa Susanti sang penulis mengatakan

Usulan [syarat calon presiden sarjana] membuat sebagian pihak merasa gerah. Mereka mempertanyakan mengapa seseorang harus mempunyai gelar S-1 agar menjadi seorang pemimpin nomor satu di Indonesia. Padahal, hal yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah kemampuan untuk menyatukan bangsa… Namun, bila kita sadari, di era globalisasi saat ini, standar sarjana untuk capres-cawapres merupakan hal yang relevan dan rasional… Standar kesarjanaan itu setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis… Harus dipahami bahwa presiden itu bukan sekedar jabatan, melainkan sebuah amanat… Oleh karena itu, intelektualitas seorang pemimpin bangsa dan negara dipandang perlu… Selain itu, persyaratan formal sudah mejadi kebutuhan karena di negara maju atau d ASEAN saja tingkat pendidikan kepala negaranya sudah tinggi.

Tahun depan kita sudah masuk ke masa-masa pemilu lagi. Jadi kita bisa mengharapkan tahun ini kita akan dibombardir dengan berita-berita politik. Terus terang saya tidak begitu tertarik dengan dunia politik, terutama politik di Indonesia. Menurut saya Indonesia sekarang ini terlalu sibuk dengan urusan politik dan cenderung mengabaikan pembangunan di sektor lain.

Anway, menyinggung soal presiden, saya harus setuju dengan tulisan Mba Rosa Susanti bahwa kriteria presiden sekarang ini minimum sudah harus sarjana. Kemampuan seorang pemimpin untuk menyatukan bangsa tentu penting, namun kita juga harus realistis. Tingkat pendidikan akan menentukan kemampuan orang dalam menyelesaikan masalah dan dalam memilah masukan-masukan yang diterimanya. Mba Rosa menganalogikan, rakyat saja dituntut untuk mempunyai pendidikan setingkat sarjana untuk memperoleh posisi tinggi dalam suatu pekerjaan, apalagi untuk menjadi nomor satu di negeri ini. Selain itu Mba Rosa juga mengatakan tingkat pendidikan akan berimplikasi kepada aspek kewibawaan pemimpin tersebut.

Kita jujur-juran sajalah. Sekarang ini calon presiden yang kita punyai datang dari yang itu-itu saja, bahkan tidak jarang partai politik bertindak tidak rasional dalam mengedepankan calonnya. Banyak partai politik yang lebih mengedepankan figur dibanding kualitas, yang notabene tidak melulu relevan dengan kondisi dan perkembangan jaman. Lalu kenapa memaksakan?

Salah satu alasannya menurut saya karena mentalitas para politikus kita sendiri. Kebanyakan dari mereka punya mentalitas pedagang jangka pendek yang mementingkan keuntungan sesaat. Akibatnya bangsa ini menjadi terombang ambing dalam kebingungan dan kekecewaan. Contoh mudahnya adalah para anggota DPR. Kinerja Dewan banyak dicemooh karena ulah mereka sendiri yang sering bermuka tembok dan kerja tidak maksimal. Ujung-ujungnya rakyat jadi bingung dan bertanya, ini anggota DPR maunya apa? Kok malah enak-enakan dan sibuk sendiri? Dengan mudahnya mengambil uang gaji dan tunjangan tapi malas-malasan untuk datang kerja?  Rakyat pun kecewa.

Kembali ke soal presiden punya gelar sarjana. Kalau saya malah inginnya presiden itu punya gelar minimum S-2 saja. Biar negara ini dipimpin oleh orang-orang yang memang ahli. Bukan dipimpin oleh seorang figur yang cuma bisa tebar pesona dan tebar janji. Karena pesona dan janji gombal tidak akan bisa untuk membuat keadaan lebih baik, hanya dengan ilmu dan keahlianlah yang bisa membuat negeri ini lebih maju.

Popularity: 19% [?]

Artikel Lainnya:

1. Ironisnya Demokrasi Indonesia Beberapa hari ini saya memperhatikan pilkada di Tangerang di mana pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno menduduki peringkat tertinggi dalam perolehan suara....
2. Bisakah Memaafkan… Aa Gym? Sebelum kepergian Pak Harto banyak wacana yang meminta masyarakat untuk memaafkan beliau. Ada yang menolak, ada yang pikir-pikir, dan ada...
3. Corruption is Our Daily Vitamin JAKARTA, KCM - Institusi kepolisian, parlemen, lembaga peradilan, dan partai politik menduduki peringkat teratas sebagai lembaga terkorup di Indonesia....